Advokasi Ke Wilayah Panggung Jati Kota Serang Provinsi Banten


Kami melakukan "Advokasi sekaligus Edukasi MASDARKUM" tentang berbahayanya bertransaksi dibawah tangan tentang pembelian sebidang tanah dan bangunan, di bawah naungan perusahaan pengembang developer perumahan dan pihak perbangkan.

Kondisi ini pasti ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang paling banyak unsur kerugian adalah pembeli terakhir, kami memberikan contoh sesuai kegiatan advokasi kami dengan pihak yang dirugikan adalah pembeli urutan ke empat dari atas nama dan pembeli terakhir ini bertransaksi pembelian melalui pihak jasa calo atau broker yang bersifat individu perorangan, serta bukti bertransaksi hanya dengan pihak jasa calo atau broker perorangan.

Pembeli ini adalah urutan ke empat dari atas nama urutan pertama sebagai data identitas pengaju cicilan perumahan ke pihak developer dan perbangkan yang lolos verifikasi perbankan dan atas nama pertama tertulis didalam surat legalitas pertanahan secara sah dikeluarkan serta tercatat oleh Kenotariatan atau Notaris yang berdomisili Kota Serang Provinsi Banten, serta atas nama pertama identitasnya tercatat di rekening listrik PLN dan tercatat di rekening PDAM Kota Serang Provinsi Banten.

Dari sudut pandang mana bahwa pembeli terakhir dirugikan?

Lemahnya data sebagai pendukung ketika pembeli terakhir melakukan meng-Claim sebidang tanah dan bangunan tersebut, karena bukti bertransaksi bukan dengan pihak pertama data pengaju yang melibatkan alur terkait dan saksi2 sehingga sah di mata hukum serta lemahnya dari sisi ke absahan sebidang tanah dan bangunan karena masih tercantum atas nama pertama. 
 
(To Be Continue Artikel and On Progres Material Arsip Because It's In Trial WebBlog)
 

Dan kerugian apa yang di alami oleh pihak pertama atau data pengaju awal?

Ketika pembayaran mengalami tenggang waktu atau telat maka pihak pertama akan di hubungi dan datangi oleh pihak perbangkan ke alamat sesuai domisili KTP  atau sesuai dengan pengisian data ketika diverifikasi dan di survei ke lapangan yaitu ke alamat rumah pengaju pertama tentang keabsahan pihak peetama oleh pihak perbankan.

Pihak pertama akan merasa terganggu dan risih ketika banyaknya panggilan telp dan surat oleh pihak perbangkan serta orang-orang bagian penagihan yang di utus oleh pihak perbangkan, dan ada banyak lagi kerugian lainnya yang di alami oleh pihak pertama seperti waktu dan lain sebagainya.

 

(To Be Continue Artikel and On Progres Material Arsip Because It's In Trial WebBlog)

 

 Dibawah ini adalah beberapa foto dokumentasi arsip kami:





 


 




Postingan populer dari blog ini

Syarat-Syarat Perceraian Yang Harus Disiapkan Dan Prosedurnya Serta Langkah-Langkahnya

Gambar
  Perceraian telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Sidang perceraian bisa dilanjutkan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani surat perceraian dan melengkapi seluruh syarat yang dibutuhkan di pengadilan nanti. Para suami tetap harus melakukan pengajuan permohonan cerai ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama di mata hukum Indonesia. Berikut adalah syarat-syarat pengajuan permohonan cerai oleh suami di Pengadilan Agama yang harus dipersiapkan: 1. Kartu identitas Wajib untuk membawa kartu identitas yang menjalaskan nama dan alamat yang jelas. Kartu identitas dapat berupa KTP atau krtu yang setara. Jika tidak punya salah satu atau keduanya, anda bisa meminta surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa tempat anda tinggal. 2. Buku Nikah Jika anda nikah secara sah secara agama dan hukum tentunya akan dilengkapi dengan buku nikah atau akt...
Baca selengkapnya

Perkara Hutang Piutang, Fidusia, Wanprestasi Masih Sering Terjadi Pada Masyarakat Dengan Berbagai Kondisi

Gambar
Ketua LBH BALINKRAS DPC Bogor Raya [Mahdi Alkatiri] Angkat bicara perihal ini, banyak kesalahan yang terjadi sehingga dapat terjerat Hukum Pidana kepada pemberi piutang dengan semena-mena dalam menyita objek harta benda yang bersifat objek benda tidak bergerak dan objek benda bergerak yang dimiliki si penerima piutang, saya menekankan kepada para pemberi piutang bahwa yang berhak untuk menyita objek harta benda yang bersifat objek benda tidak bergerak dan objek benda bergerak adalah hanya pengadilan yang berhak menyita dan itu sah secara hukum. Di bawah ini ada beberapa artikel yang dapat menjelaskan perihal perkara-perkara tersebut satu persatu: Perkara Hutang Piutang Perihal utang piutang memang telah menjadi salah satu peristiwa yang umum terjadi. Dan utang piutang kini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi keperluan mendesak tetapi juga menunjang kegiatan ekonomi salah satunya dalam dunia para pengusaha atau wirausaha bisnis serta lain sebagainya. Namun, seringkali ditemukan dengan...
Baca selengkapnya