Postingan

Diskusi Kecil Dengan Maha Guru Terkait Perkembangan Hukum Di Bogor Raya

Gambar
Bertemu dengan Maha Guru tercinta yang sudah kita anggap sebagai abang sendiri dan beliau dengan tanpa lelah selalu melakukan gemblengan karena sifat rasa sayang kepada adik serta selalu memberikan suport dan selalu memberikan edukasi keilmuan bidang hukum agar menjadi lebih menguasai dalam berbagai kasus hukum pidana & perdata dan lebih menguasai berbagai kondisi di lapangan ketika sedang dalam menangani permasalahan-permasalahan Client kami, beliau merupakan sosok abang  buat kami yang tanpa hentinya dan tanpa bosan selalu menyemangati kami serta beliau selalu low profile dan sederhana. Pertemuan Kopdar sekaligus diskusi santai ini berlokasi di Jl. Raya Pemda Gedung KNPI Kabupaten Bogor yang secara kebetulan  abang tercinta mempunyai agenda memberikan materi edukasi pada acara kegiatan KNPI Kabupaten bogor, maka kami sebagai adiknya sudah tentu menemui abang tercinta yang sudah melakukan perjalanan jauh menuju kota bogor dan kami rindu sharingnya, canda tawa dll, untuk m...

Pemaparan Tentang Paralegal Dan Ketentuan Dasar Hukum Ruang Lingkup Paralegal

Gambar
  Pengertian Paralegal  Adalah salah satu pihak yang  dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan untuk berkerjasama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.  Di Indonesia,  paralegal  bukan  sebagai  profesi  atau  pekerjaan,  melainkan  kesukarelawanan  untuk  bersama sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Bagian pertama ini akan mengantarkan pembaca untuk memahami pengertian paralegal, jenis, dan arti pentingnya bagi pemenuhan akses keadilan di Indonesia.  Apa itu paralegal?  Secara umum, istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran yaitu  paramedic. Yakni seseorang yang bukan dokter, tetapi mengetahui tentang dunia kedokteran. Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang mengartikan P...

Tentang Advokat Pada Undang-Undang No.18 Tahun 2003

Gambar
UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT. BAB I  KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.  2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.  3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.  4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.  5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.  6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat...

Soan Dan Berdiskusi Dengan Master Hukum Yaitu Guru Besar Tercinta Prof.Dr.Suhendar.,SE.,SH.,LL.M.,Ph.D

Gambar
              Pada waktu itu kami melakukan kunjungan kepada guru besar tercinta kami yaitu Prof.Dr.Suhendar.,SE.,SH.,LL.M.,Ph.D dan panggilan akrab kami memanggil beliau dengan Pak Prof dan sosok beliau adalah low profile, humoris, bijaksana, jiwa mendidik dan berbagi keilmuan apa pun tanpa kenal lelah dan jenuh kepada kami yang selalu bertanya dan sharing apa pun dengan beliau. Beliau dihati kecilnya mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap sisi pendidikan di indonesia karena berkorelasi dengan para penerus bangsa yang menurut data beliau punya bahwa persentase dunia pendidikan masih kurang dari target persentase nasional dan lain sebagainya. Dari sisi inilah munculnya sebuah kekuatan tekad dan penuh keyakinan untuk membagikan semua keilmuan yang didapat untuk mencerdaskan semua anak-anak para penerus bangsa Indonesia tanpa memandang asal usul,  status sosial, dan lain sebagainya.  Dari sebuah tekad dan penuh keyakinan yang diselimu...

Pemaparan Tentang Bantuan Hukum Gratis

Gambar
Dewan Pembina-1 yaitu Bapak Yusuf Alathos akan menjelaskan dan memaparkan tentang "Bantuan Hukum Gratis dan apa yang dimaksud dengan LEGAL AID serta apa yang di maksud dengan PROBONO": Membedakan Legal Aid dan Pro Bono Bahwa betul masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat, dapat mendapatkan jasanya secara gratis. Ada dua cara untuk mendapatkan jasa advokat secara gratis, pertama meminta bantuan hukum (legal aid) ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan. Kedua, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat (pro bono). Perlu kita pahami terlebih dulu perbedaannya. Pertama, istilah bantuan hukum (“legal aid”) dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU 16/2011”) didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan istilah bantuan hukum secara cuma-cuma (“pro bono”) adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pemba...

Ujung Tombak Tongkat Estafet Lembaga Bantuan Hukum Balinkras DPC Bogor Raya

Gambar
Secara umum pengertian lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang sifatnya non profit dan didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu dengan kategori masyarakat miskin / masyarakat arus bawah, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. Melalui layanan hukum inilah diharapkan agar masyarakat semakin mudah dalam mencari keadilan seadil – adilnya. Bantuan lembaga hukum pada dasarnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si penerima bantuan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan agar mendapat akses keadilan seadil – adilnya. Sehingga dapat mewujudkan hak konstitusional sesuai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum yang ada, memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata, dan mewujudkan peradi...